Sri Mulyani Tolak Mentah-Mentah Skema Flat Tax yang Diusulkan Ekonom AS Arthur Laffer

Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan skema pengenaan pajak penghasilan satu tarif (flat tax) tak INITOGEL relevan dengan kebutuhan Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan sistem fiskal Indonesia didesain untuk memiliki fungsi distribusi. Artinya, instrumen fiskal didorong untuk memastikan keadilan dalam pembagian beban dan manfaat pembangunan.

Dalam konteks penyerapan pajak, Indonesia menerapkan sistem tarif progresif untuk pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, di mana terdapat lima lapisan tarif (5 persen, 15 persen, 25 persen, 30 persen, dan 35 persen) sesuai dengan tingkat kelompok pendapatan.

“Yang pendapatannya di atas Rp5 miliar per tahun dengan yang pendapatannya di bawah Rp60 juta per tahun, tarifnya harus beda. Itu asas keadilan, distribusi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Kamis (19/6/2025).

Untuk tarif PPh badan, Pemerintah Indonesia menetapkan tarif yang relatif lebih rendah bila dibandingkan secara global, yakni sebesar 22 persen. Sedangkan tarif global umumnya menerapkan tarif 30 persen hingga 50 persen.

Dari serapan itu, pemerintah menyalurkan belanja negara untuk membantu kelompok masyarakat miskin mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

“Tidak mungkin orang yang tidak sekolah bersaing dengan orang yang sekolahnya di Ivy League. Tidak mungkin anak-anak yang bayinya tidak imunisasi atau gizinya kurang, bersaing secara sempurna dan adil dengan mereka yang bayinya bergizi baik. Di situlah alat fiskal muncul,” ujar Sri Mulyani.

Dalam kegiatan yang sama, ekonom asal Amerika Serikat (AS) Arthur Laffer menyarankan skema flat tax dengan tarif rendah basis pajak yang luas (low-rate, broad-based flat tax).

Menurutnya, sistem fiskal perlu didorong agar tidak mendiskriminasi suatu kelompok. Flat tax juga dianggap bersifat netral dan bisa meningkatkan pendapatan negara secara signifikan.

Respons Sri Mulyani soal Satgassus Penerimaan Negara oleh Kapolri

Menkeu Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi mengenai pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.

Sri Mulyani menuturkan, Satgassus itu bukan hal baru. Satgas khusus ini pernah diluncurkan sebelumnya, dan mengaku menghadiri acara peluncuran itu.

“Satgas khusus dari Kapolri ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun terakhir. Saya termasuk yang saat itu diundang ketika diluncurkan pertama kali. Ini mungkin diperkuat lagi,” kata Sri Mulyani saat konferensi per APBN KiTa edisi Juni 2025, seperti dikutip dari Antara, Rabu (18/6/2025).

Sri Mulyani menilai satgas khusus itu merupakan inisiatif yang berpeluang mendukung APBN.

“Karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menuturkan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.

Tim Satgassus, kecuali Novel Baswedan, menyambangi kantor Dirjen Pajak. Bimo mengatakan, kedua belah pihak berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya mengamankan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun peningkatan.

Bentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Jembrana, Bali, Selasa (17/6/2025). (Dok. Istimewa)

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfokus mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah.

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara beranggotakan mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.

Satgas tersebut dipimpin oleh Herry Muryanto selaku ketua dan Novel Baswedan dan selaku wakil ketua.

Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yudi Purnomo menjelaskan bahwa selama 6 bulan terakhir, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian.

Terbaru, satgassus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal meningkatkan potensi pendapatan negara pada sektor perikanan.

SUMBER : Klikdokter77.id