JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar pemerintah mengajukan tambahan anggaran guna mendukung pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Usulan ini disampaikan sebagai upaya memastikan kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjamin, terutama bagi guru yang telah lama mengabdi di sekolah namun belum mendapatkan status penuh sebagai aparatur sipil negara.
Sejumlah anggota DPR menilai kebijakan pengangkatan guru PPPK paruh waktu perlu diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan pendanaan yang jelas, dikhawatirkan program tersebut tidak berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para guru.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa pengangkatan guru PPPK, termasuk yang berstatus paruh waktu, didukung dengan alokasi anggaran yang cukup agar hak-hak mereka tetap terpenuhi,” ujar salah satu anggota DPR dalam pembahasan terkait kebijakan pendidikan.
Jamin Kesejahteraan Guru
Usulan tambahan anggaran tersebut bertujuan untuk menjamin pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu secara konsisten. Banyak guru yang selama ini berstatus honorer dan berharap program PPPK dapat memberikan kepastian pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan.
Menurut DPR, guru memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik perlu menjadi perhatian utama dalam kebijakan pendidikan nasional.
Selain persoalan gaji, DPR juga mendorong pemerintah untuk memastikan adanya sistem pengelolaan tenaga pendidik yang lebih terencana agar kebutuhan guru di berbagai daerah dapat terpenuhi.
Perlu Perencanaan Anggaran yang Matang
DPR menilai bahwa kebijakan terkait PPPK harus disertai perencanaan anggaran yang matang agar tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak terkelola dengan baik di masa mendatang.
Dalam beberapa pembahasan sebelumnya, pemerintah telah berupaya meningkatkan jumlah guru yang diangkat melalui skema PPPK. Namun, implementasi kebijakan ini juga memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal pendanaan.
Karena itu, DPR mendorong agar pemerintah mempertimbangkan pengajuan tambahan anggaran dalam pembahasan anggaran negara agar program pengangkatan guru PPPK dapat berjalan berkelanjutan.
Harapan bagi Tenaga Pendidik
Bagi banyak guru honorer, kebijakan PPPK menjadi harapan untuk mendapatkan kepastian status pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan dengan menghadirkan tenaga pendidik yang lebih profesional dan terlindungi secara administratif.
DPR berharap pemerintah dapat segera merumuskan langkah konkret untuk memastikan pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu berjalan lancar.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi para guru, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.
