Tidak ada pertunjukan kembang api Tahun Baru di Indonesia karena negara ini sedang berduka atas korban banjir di Sumatra

Tidak ada pertunjukan kembang api Tahun Baru di Indonesia karena negara ini sedang berduka atas korban banjir di Sumatra

Tidak ada pertunjukan kembang api Tahun Baru di Indonesia karena negara ini sedang berduka atas korban banjir di Sumatra

Liga335 daftar – – Pemerintah pusat Indonesia akan mendukung rencana beberapa daerah untuk tidak menyalakan kembang api saat merayakan Tahun Baru pekan ini, sebagai bentuk solidaritas terhadap para korban banjir yang baru-baru ini melanda Pulau Sumatra, demikian disampaikan seorang pejabat di Kantor Kepresidenan pada 29 Desember.
Beberapa pemerintah daerah dan kepolisian, termasuk di ibu kota Jakarta dan di pulau wisata populer Bali, telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan pertunjukan kembang api sebagai bentuk penghormatan kepada para korban di Sumatra, di mana banjir dan tanah longsor telah menewaskan lebih dari 1.100 orang, dengan sekitar 400.

000 orang masih mengungsi.
Prasetyo Hadi, juru bicara kantor Presiden Prabowo Subianto, mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah meyakini langkah pemerintah daerah untuk melarang kembang api atau mengimbau masyarakat agar tidak menyalakannya selama perayaan adalah tepat.
β€œHal itu tepat karena kita harus menunjukkan empati dan solidaritas.

sebagai bangsa, (mengakui) bahwa ada yang menderita akibat bencana,” katanya.
Kepolisian di Denpasar, ibu kota Bali, Pemerintah telah melarang kembang api Tahun Baru, demikian dilaporkan kantor berita negara Antara pada 27 Desember. Gubernur Jakarta juga mengatakan pekan lalu bahwa tidak akan ada pertunjukan kembang api di kota berpenduduk 10 juta jiwa itu, serta mengimbau warga agar tidak menyalakan kembang api sendiri.

Pihak berwenang Indonesia telah membangun jembatan dan perumahan di wilayah-wilayah Sumatra yang dilanda banjir, termasuk provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Pemulihan diperkirakan akan menelan biaya setidaknya US$3,11 miliar (S$4 miliar).
Beberapa wilayah di pulau tersebut masih berada dalam status darurat, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Pratikno dalam konferensi pers pada 29 Desember.