Indonesia Selalu Terpuruk Setiap Kali Bencana Melanda, Peringatan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Slot online terpercaya – TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia selalu kewalahan setiap kali bencana melanda negara ini, kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Indonesia, katanya, tidak memiliki mekanisme penanganan bencana yang solid, meskipun banjir, longsor, dan gempa bumi terjadi secara rutin—hampir setiap hari—di berbagai wilayah.
Lasarus mengangkat hal ini dalam rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga lain untuk membahas manajemen bencana dan pembiayaan darurat. Mengutip berbagai keluhan publik, ia menyoroti kurangnya koordinasi antarlembaga dan lambatnya penyaluran kebutuhan pokok bagi warga yang terpaksa mengungsi di daerah terdampak bencana. “Kita membutuhkan mekanisme yang solid, agar tidak kebingungan saat bencana terjadi,” kata politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dalam rapat Komisi V Pasca-Bencana Sumatra pada Selasa, 27 Januari 2026.
“Bencana terjadi setiap hari, setiap saat. Tapi tidak ada mekanisme yang sudah ditetapkan.” Lasarus menjelaskan.
Masalah utama adalah kurangnya air bersih di tempat penampungan bencana bahkan berbulan-bulan setelah bencana terjadi. Menurutnya, solusi sederhana seperti pengeboran sumur dangkal harus segera dilaksanakan tanpa terhalang oleh prosedur teknis yang berlarut-larut. “Tidak perlu 100 meter [dalam].
Begitu air ditemukan, bisa langsung digunakan. Ini adalah tanggap darurat,” katanya. Ia juga menyoroti ketidakhadiran anggaran khusus pasca-bencana di Kementerian Pekerjaan Umum, karena tanggap darurat sejauh ini didukung dengan mengalihkan anggaran program reguler.
Strategi ini, katanya, berisiko mengganggu proyek-proyek pembangunan lainnya. Sementara itu, kementerian terlibat dalam manajemen bencana, karena banyak infrastruktur rusak selama bencana. Selama pertemuan, Lasarus mengusulkan pembentukan direktorat khusus manajemen bencana di dalam kementerian, dilengkapi dengan alokasi anggaran tetap, sehingga tanggap darurat tidak lagi bergantung pada perdebatan birokrasi.
“Jika ada direktorat khusus d Direktorat ini diperlukan, mari kita buat. Kita akan menyiapkan anggaran. Jadi kita tidak lagi kebingungan setiap kali bencana terjadi.
Tidak lagi repot mencari dana,” katanya. Menanggapi pembiayaan darurat, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengakui bahwa kementeriannya sering harus bekerja tanpa dukungan anggaran khusus pasca-bencana, sehingga terpaksa mengambil pinjaman. Lasarus mendesak dilakukannya pembahasan lebih lanjut mengenai isu-isu pembiayaan darurat dan kelembagaan, karena ia yakin penyelesaian hambatan pembiayaan atau birokrasi akan mempercepat respons bencana di Indonesia.
